Plt Bupati Bengkalis Menjadi DPO Polda Riau

PEKANBARU,RIAUDATA.COM – Plt Bupati Kabupaten Bengkalis,Muhammad,Tiga kali tak memenuhi panggilan polisi, akhirnya Muhammaf masuk Daftar Pencarian Orang (DPO), dikeluarkan penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Riau.

Sejumlah sumber menyebutkan, DPO itu dikeluarkan sejak Senin (2/3/2020) dan sudah disebar ke seluruh Polres jajaran Polda Riau di Provinsi Riau.

”Surat DPO Plt Bupati Muhammad sudah dikeluarkan,” kata Kabid Humas Polda Riau, Kombes Pol Sunarto, Kamis (5/3/2020) siang kepada wartawan.

Kabid Humas Polda Riau, Kombes Pol Sunarto.Foto : Net

Sunarto menjelaskan, DPO dikeluarkan karena dalam upaya tiga kali pemanggilan, sebagai tersangka yang bersangkutan tidak hadir tanpa memberi kabar.

Sebelum Muhammad menjadi DPO, kata Sunarto, pihaknya telah menghimbau agar Plt Bupati Bengkalis itu taat hukum dan datang memenuhi panggilan penyidik.

”Surat diterbitkan, karena tiga kali pemanggilan tidak diindahkan,” ungkap Sunarto.

Bahkan, Pelaksana tugas (Plt) Bupati Bengkalis merespon panggilan penyidik, dengan mengajukan praperadilan ke Pengadilan Negeri (PN) Pekanbaru.

Upaya pra peradilan Muhammad ini, didaftarkan pada Rabu, 26 Februari 2020 lalu, dengan nomor register perkara 4/Pid.Pra/2020/PN Pbr.

Tujuan pra peradilan ini, untuk menguji sah atau tidaknya penetapan tersangka terhadap Muhammad oleh penyidik dari Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Riau.

Informasinya, sidang perdana praperadilan rencananya akan digelar pada 10 Maret 2020 mendatang, di ruang sidang Mudjono, SH di PN Pekanbaru.

Melalui Kuasa hukumnya, penetapan Muhammad selaku termohon yang diterapkan sebagai tersangka oleh Ditreskrimsus Polda Riau dinilai tidak cukup bukti dalam menetapkan pemohon sebagai tersangka.

Pihak Muhammad dan kuasa hukumnya menilai, penetapan tersangka itu tidak sesuai dengan ketentuan peraturan-perundang undangan yang berlaku.

Dalam surat itu, Muhammad memohon agar Majelis Hakim PN Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara, berkenan untuk menerima permohonan praperadilan untuk seluruhnya.

“Menyatakan tindakan termohon menetapkan pemohon sebagai tersangka dengan dugaan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 3 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi oleh Polri Daerah Riau, Direktorat Reserse Kriminal Khusus adalah tidak sah dan tidak berdasarkan atas hukum dan oleh karenanya penetapan tersangka a quo tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh Termohon yang berkenaan dengan penetapan tersangka atas diri Pemohon oleh Termohon;

Memerintahkan kepada Termohon untuk menghentikan penyidikan terhadap perintah penyidikan kepada Pemohon;

Memulihkan hak Pemohon dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;

Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku”

Demikian beberapa isi kutipan petitum dibagian akhirnya.

Menanggapi upaya Muhammad ini, Kabid Humas Polda Riau, Kombes Sunarto mengatakan, pihaknya siap menghadapi pra peradilan yang dilayangkan ke Pengadilan Negeri Pekanbaru itu.

”Pada prinsipnya, praperadilan merupakan sebuah hak warga negara. Silakan saja. Kita akan layani, yang jelas proses hukum tetap berjalan sesuai koridor hukum,” tegasnya.***

Mungkin Anda Menyukai

Tinggalkan Balasan