PPDB Siswa Baru, Diduga Ada Permainan Antara Pihak Sekolah Bersama Dinas Pendidikan

PEKANBARU,RIAUDATA.COM – Ratusan masyarakat di Kota Pekanbaru kecewa, anak mereka tidak bisa masuk sekolah negeri. Khususnya sekolah menengah tingkat pertama (SMP) yang disebabkan program Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi yang sangat terbatas.

Yang dikecewakan masyarakat tersebut, tidak hanya program PPDB tapi juga tindakan sekolah bersama pihak Dinas Pendidikan (Disdik) yang diduga ada permainan. Pasalnya ada penerimaan di di luar zonasi yang sebelumnya dinyatakan tidak masuk sesuai zonasi yang sudah ditetapkan.

Informasi tersebut disampaikan salah seorang warga Jalan Kereta Api Kecamatan Bukit Raya berinisial AB, anaknya tidak bisa masuk sekolah karena di luar zonasi sekolah. Sementara anak tetangga dia bisa diterima yang tidak tau melalui jalur apa.

“Kami juga sudah tanya ke sekolah, kata pihak sekolah kalau mau diterima lapor ke disdik atau ke anggota dewan. Karena bisa jalur anggota dewan,” katanya.

Hal yang sama juga disampaikan salah seorang warga Kelurahan Tangkerang Timur Kecamatan Tenayan Raya berinisial AZ. Ia mengatakan, jika di daerah dia juga ada terjadi hal seperti itu, bahkan ada sebayak dua orang yang sebelumnya tidak diterima karena di luar zonasi.

Namun, setelah itu tetap diterima, yang kabarnya harus bayar sebesar Rp3,5 juta. Hanya saja kepada siapa dibayar ia tidak tahu informasinya, yang pasti anak-anak itu sudah di terima oleh pihak sekolah. Bahkan pembayaran Rp3,5 juta juga ada terucap dari orang tua anak itu pada beberapa warga.

“Kalau sekolahnya SMP Negeri 9 Pekanbaru. Kala saya, karena tidak ada uang dan tidak ada pejabat yang nolong terpaksa pasrah saja. Saya juga pernah ditawari pihak sekolah temui pejabat Disdik untuk minta tolong karena PPDB ini juga penentuanya ada di Disdik Kota Pekanbaru,” ujarnya.

Lebih jauh kata ibuk yang keseharian berdagang kue ini, juga mengatakan, jika untuk sekolah negeri ini memang terasa tidak ada keadilan dan hanya orang-orang kaya dan keluarga pejabat. Sementara mereka yang berekonomi rendah ini tak akan pernah mengecap sekolah negeri. Karena selain jauh dari sekolah dan bukan kluarga pejabat juga tidak punya kemampuan untuk bayar masuk sekolah.

“Dekat lingkungan kami ini hanya ada SD, dan itu pun juga sedikit jauh. Sedangkan untuk tingkat SMP maupun SMA lebih jauh yang sampai 1,5 km, maka itu anak kami tidak akan pernah bisa sekolah di sekolah negeri,” tuturnya.(***/PPG)

Mungkin Anda Menyukai

Tinggalkan Balasan