Wakil Ketua MPR Minta Polisi Transparan soal Penusukan Ulama di Riau

JAKARTA,RIAUDATA.COM – Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid meminta kepolisian mengusut tuntas tindakan kriminal dan persekusi terhadap ulama di Tanah Air. Pernyataan itu disampaikan terkait dengan kasus penusukan imam masjid di Pekanbaru, Riau dan ujaran kebencian serta perusakan baliho Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Syihab di depan gedung parlemen beberapa waktu lalu.

Hidayat mengatakan, penusukan yang dialami imam masjid di Pekanbaru masuk kategori penganiayaan sesuai dengan Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Namun, menurutnya terdapat kecenderungan memposisikan pelaku sebagai pengidap gangguan jiwa.

“Agar memulihkan kepercayaan Umat dan masyarakat kepada kebenaran penegakan hukum di Indonesia, dan agar kasus persekusi seperti ini tak terulang lagi, seharusnya kepolisian membuka data dan bukti secara transparan bahwa pelakunya benar-benar mengalami gangguan jiwa. Atau pelakunya hanya pura-pura saja, sehingga bisa dijerat dengan pasal yang memberatkan, dan menjadi warning supaya kasus serupa tak terulang lagi, kapanpun dan dimana pun,” ujar Hidaya dalam keterangan tertulis, Kamis (30/7/2020).

Sementara itu, untuk kasus ujaran kebencian dan upaya perusakan baliho Habib Rizieq Syihab, ia berharap kepolisian dapat mengusutnya secara adil dan tuntas. Ia memandang, hal itu akan menunjukkan polisi bertindak profesional dan tak pandang bulu, sesuai dengan makna keadilan yang ada dalam sila ketiga Pancasila.

“Sebagai bentuk nyata adanya penegakan hukum yang adil, dan untuk memberikan kepercayaan kepada umat terhadap penegakan hukum secara adil maka Polisi harusnya bergerak secara cepat, profesional dan adil, seperti saat menangani laporan terkait pembakaran bendera PDIP beberapa waktu lalu atau ketika mengusut pelemparan bom molotov ke kantor PDIP di Bogor. Setiap laporan masyarakat dari kelompok apapun harus ditangani dengan prosedur yang sama,” tutur Hidayat.

Ia memaparkan, ujaran kebencian serta tindakan menginjak-injak gambar, membakar dan merobek baliho bergambar Habib Rizieq secara akumulatif sudah memenuhi kualifikasi hukuman dalam Pasal 156 KUHP. Pasal tersebut menjelaskan, barang siapa yang menyatakan perasaan permusuhan, kebencian, atau penghinaan dapat dipidana maksimal empat tahun penjara atau denda paling banyak Rp 4500.

“Dua peristiwa itu menunjukan bahwa tindakan kriminal, penganiayaan, penghinaan dan persekusi terhadap ulama atau tokoh agama masih berlangsung di Indonesia negara Pancasila yang sila pertamanya adalah Ketuhanan Yang Maha Esa. Oleh karenanya, perlu diusut tuntas, diberikan sanksi yang memberikan efek jera, supaya tidak terulang lagi di waktu yang akan datang, agar NKRI dan Pancasilanya tetap terjaga,” pungkasnya,” tegas Hidayat.

Sumber : Detik news

Mungkin Anda Menyukai

Tinggalkan Balasan