KPU Akui Tahu Surat Risma untuk Dukung Eri-Armuji Di Pilkada Surabaya

SURABAYA,RIAUDATA.COM – Sidang perselisihan hasil pemilihan wali kota dan wakil wali kota Surabaya dengan Nomor Perkara 88/PHP.KOT-XIX/2021 telah memasuki agenda mendengarkan keterangan seluruh pihak terkait. Di antaranya KPU Kota Surabaya sebagai termohon, pasangan calon wali kota dan wakil wali kota nomor urut 1 Eri Cahyadi-Armuji sebagai tergugat, serta Bawaslu Kota Surabaya. Sidang digelar Selasa (2/2) di Gedung MK di Jakarta.

Sebelumnya, pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Surabaya nomor urut 2 Machfud Arifin-Mujiaman membawa hasil pilkada ke Mahkamah Konstitusi. Mereka menggugat paslon nomor 1 atas dugaan pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif.

Sidang dimulai pukul 11.00 dengan majelis hakim Arief Hidayat sebagai ketua majelis, Saldi Isra dan Manahan M.P. Sitompul sebagai hakim anggota. Dalam sidang itu, majelis hakim fokus mendalami soal surat mantan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini untuk warga. Saldi mengawali sidang dengan menanyakan isi surat kepada termohon, yang diwakili kuasa hukum termohon, Sri Sugeng.

Sri mengaku tidak mengetahuinya. Lalu hakim Saldi menanyakan tentang leaflet dari paslon Eri Cahyadi-Armuji yang disebarkan satu amplop dengan surat Risma. Karena kuasa hukum termohon tidak mengetahui, Saldi pun meminta termohon untuk menjawab sendiri.

”Coba Anda dari KPU menjawab. Jangan diserahkan ke kuasa hukum saja,” ujar Saldi.

Komisioner KPU Surabaya Divisi Hukum dan Pengawasan Agus Turcham menjawab bahwa pihaknya tidak mengetahui adanya surat tersebut. Dia mengaku itu bukan bagian dari kampanye.

”Terkait Surat Bu Risma, kami tidak mengetahui. Karena itu bukan bagian dari kampanye. Bukan alat kampanye tapi bahan kampanye,” terang Agus.

Hakim Saldi lalu kembali menanyakan dan menunjukkan surat tersebut. Agus menjawab bahwa itu merupakan surat. ”Bukan merupakan bagian dari bahan kampanye sesuai dengan ketentuan yang kami pahami selama ini. Begitu,” ungkap Agus.

Hakim Saldi kembali menanyakan tentang Surat Bu Risma tersebut, sambil menunjukkan ke arah termohon.

”Tapi bahwa ini ada, Anda tahu nggak,” tanya Saldi kembali.

Kali ini, termohon menjawab mengetahui surat tersebut. ”Pernah tahu sebenarnya,” jawab Agus.

Hal itu membuat Saldi menilai jawaban termohon tidak konsisten. ”Ini sudah mulai bergeser Saudara,” ujar Saldi.

Atas jawaban dari termohon itu, tim Advokasi Machfud Arifin-Mujiaman menyatakan, hal itu mengonfirmasi dan menguatkan dalil pemohon Machfud Arifin-Mujiaman. Yaitu tentang pelanggaran yang bersifat TSM di Pilkada Surabaya.

”Dalil pemohon tentang keterlibatan aktif Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini dalam pemenangan Eri Cahyadi-Armuji melalui penyebaran surat dan video Risma untuk warga Kota Surabaya tidak dibantah pihak perkait dan termohon,” kata Veri Junaidi, ketua Tim Advokasi MA-Mujiaman.

Veri kemudian melanjutkan bahwa termohon dan pihak terkait tidak bisa menjelaskan dari mana asal-usul Risma mendapatkan alamat rumah warga Surabaya untuk mengirimkan surat tersebut.

”Sehingga patut diduga informasi demikian justru diperoleh karena kedudukan yang bersangkutan sebagai wali kota,” lanjut Veri.

Veri juga menyoroti soal izin kampanye Risma untuk mendukung pasangan Calon Eri Cahyadi-Armuji. Dalam sidang KPU mengungkapkan hanya menerima surat tembusan izin kampanye Risma dua kali.

”Ini aneh, Wali Kota Tri Rismaharini sangat aktif menjadi juru kampanye pemenangan Eri-Armuji, namun hanya izin dua kali,” ucap Veri.

Tim Advokasi Machfud Arifin-Mujiaman juga menyoroti kinerja Bawaslu Surabaya yang tidak menjalankan pengawasan dengan seharusnya. Berdasar jumlah pelanggaran yang terjadi, Bawaslu Surabaya hanya menemukan sembilan pelanggaran.

”Padahal terdapat 53 dugaan pelanggaran yang terjadi. Artinya, Bawaslu Kota Surabaya tidak melakukan fungsi pengawasan secara optimal,” jelas Veri.***

 

Sumber : Jawapos.com

Mungkin Anda Menyukai

Tinggalkan Balasan